Reforma Agraria

Reformasi agraria adalah perubahan yang mendasar dalam pengaturan pola hubungan masyarakat dengan lahan, yang memungkinkan terjadinya perbaikan struktur agraria di masyarakat. Pemikiran tentang perlunya upaya perbaikan struktur pemilikan di masyarakat sudah berkembang, jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dicanangkan pada tahun 1960. Menurut Tjondro negoro, para pemikir negara ini setelah masa kemerdekaan telah menyadari pentingnya memperbaiki struktur pemilikan lahan di masyarakat, selain berkaitan dengan hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, upaya ini merupakan dasar untuk mengubah struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi yang berdasarkan perkembangan industri dan pertanian yang seimbang. Mencapai keseimbangan tersebut, hanya mungkin bila pertanian sudah menjadi basis ekonomi yang kuat di pedesaan.

Setelah bergulirnya era orde baru, munculah peraturan-peraturan keagrariaan yang melemahkan posisi rakyat dalam penguasaan tanah, seperti yang diamanatkan UUPA. Sejak itulah mulainya era dimana lahan menjadi komoditi yang diembeli berbagai kemudahan bagi investor untuk memperolehnya. Hal ini tercermin dengan terbitnya Permendagri No. 15/1975 tentang “Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah”, yang pada intinya memberikan kemudahan kepada investor dalam memperoleh lahan. Secara umum kebijakan baru orde baru ini menyebabkan tiga hal, yaitu:

1. Makin rentannya lahan pertanian dan lahan ulayat milik masyarakat adat berpindah tangan pada investor dalam berbagai bidang usaha,
2. Maraknya sengketa lahan secara vertikal dan horizontal,
3. Berkembangnya penguasaan lahan untuk kegiatan spekulasi.

Dengan kondisis demikian, telah terbukti banyak melahirkan konflik pertanahan. Sepanjang tahun 1978-1999 terjadi 1.679 kasus sengketa lahan yang melibatkan 227.316 kepala keluarga (Erizal Jamal :2000).

Dengan begitu peliknya permasalahan agraria yang terjadi di Indonesia, perlu sebuah format solusi untuk mengembalikan hak-hak rakyat demi terwujudnya amanat UUD 1945, yaitu untuk mencapai kemakmuran. Maka sesuai amat reformasi disusunlah TAP MPR RI No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamanatkan tentang pelaksanaan reforma agraria, yang salah satu prinsipnya adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat.